Sopir-Kernet Bakal Disubsidi

Koordinasi Polda, Wawako Minta Dana Gubernur



PALEMBANG --- Pemerintah kota ini menggelar rapat lanjutan evaluasi persiapan municipal hospitality SEA Games XXVI, 11-22 November mendatang. Seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) di lingkungan Pemkot dikumpulkan di ruang Parameswara Pemkot, kemarin.

Salah satu yang disorot adalah masalah penghentian sementara operasional bus kota dan angkutan kota terhitung H-15 SEA Games. Rencana itu, tetap akan kita lakukan. Insya Allah (bisa dilaksanakan, red). Seperti apa nanti, kita dengar dari Kapolda," kata Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, H Romi Herton saat memimpin rapat.

Menurut Romi, kebijakan tersebut sebagai resiko yang harus diterima karena Palembang menjadi tuan rumah SEA Games. Soal upah para sopir dan kernet selama tidak operasional, kata Romi, bisa dengan cara subsidi. Nanti, akan dimintakan dana dari Gubernur Sumsel. "Ada jalan keluarlah untuk mensukseskan SEA GAmes ini. Yang jelas, kita ingin menjadi tuan rumah yang baik," kata Romi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Palembang.

Penentuan H-15 penghentian sementara operasional bus kota, tambah dia, akan dianalisa kembali kapan tanggal pastinya. "Kita juga minta pihak kepolisian agar lalu lintas tetap lancar. Ya gimana caranya kita koordinasikan lagi."

Lanjutnya, tamu yang akann datang mencapai 10.000 orang, dimana 4.000 di antaranya adalah atlet. "Ini kan even internasional, bukan skala nasional seperti PON lalu. Kita sudah berkoordinasi dengan Inasoc pusat dan daerah, beberapa waktu lalu, mencari solusi macet ini," kata Romi lagi.

Selain angkutan niaga, pihaknya juga akan menghentikan operasional mobil dinas (Mobdin) mulai H-7 hingga H+7 SEA Games. "Bahkan sampai level kepala dinas juga tak boleh gunakan mobdin. Alasannya, untuk mengurangi kemacetan, sehingga kita harus beri contoh," bebernya seraya mengatakan kemungkinan dirinya akan bersepeda saat ngantor.

Kendaraan dinas yang boleh operasional adalah mobil ambulance. Sebab, kendaraan ini, sangat dibutuhkan masyarakat bila ada sesuatu hal yang tak diinginkan. "Ini sifatnya himbauan pada pemegang mobdin. Nanti, akan ada surat edaran dari Pak Wali. Kalau untuk kendaraan Pemprov Sumsel, tanya dengan Pak Gubernur saja."

Rapat juga membahas tentang angkutan batubara dan truk pengangkut tanah yang dilarang operasional pada 1 November mendatang. Masripin Toyib, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang mengatakan, masih akan membicarakan hal tersebut dengan Pemprov Sumsel selaku pihak berwenang.

"Tapi, sampai kapan pemberlakuannya belum ditentukan. Akan ada rapat lanjutan dan sosialisasi. Apalagi, bagi pelanggar, kendaraan akan dikadangkan," ujar Masripin.

Selain itu, juga dibahas tentang penertiban anak jalanan dan pedagang asongan di kawasan lampu merah di Metropolis. Wawako meminta Kepala Dinas Sosial Palembang, Hasbullah Tuwi untuk melakukan penertiban pada 15 Oktober mendatang. "Nanti ada tim yang melakukan patroli yang berangkat 3 shift," ujar Hasbullah.

Pengaturannya, pukul 08.00-12.00 WIB, 13.00-17.00 WIB, dan pukul 19.00-23.00 WIB. Penertiban tak hanya dengan mengusir mereka, tapi langsung di bawa ke tempat penampungan. "Ada PGOT yang akan menampungnya, kemudian yang balita akan dikembalikan kepada keluarga."

Selain itu, ia memberikan ancaman kepada mereka yang tertangkap. "Kalau ditemukan orangtuanya mendapat dana PKH, maka akan kita hentikan penyaluran dana tersebut."

Kepala Satuan Pol-PP Palembang. Aris Saputra menambahkan, anjal yang saat ini makin marak sifatnya dadakan. Mereka berasal dari lingkungan sekitar tempat mereka mencari uang. "Kita sudah sisir di beberapa tempat, seperti di Simpang Charitas, Jl Angkatan 66 dan Jakabaring, mereka merupakan anjal dadakan."

Aris berharap ada peran serta camat dan jajaran dibawahnya seperti Lurah dan RT untuk menyampaikan larangan tersebut kepada warga. Untuk pengamanan sepanjang even, pihaknya akan menurunkan tim penuh. Seperti di kawasan perhotelan, kunjungan wisata, rumah makan dan lainnya. Yakni, 1 pleton besar di Benteng Kuto Besak (BKB), kemudian di Kambang Iwak Kecil dengan jumlah pleton kecil. "Untuk di tiap venus, kita belum mendapatkan pembicaraan lebih lanjut dengan Pemprov Sumsel."

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang, Riza Fahlevi mengungkapkan, sudah mengerahkan 3.000 siswa untuk mengikuti tari massal SEA Games. Dari jumlah tersebut, 200 siswa di antaranya berasal dari kabupaten/kota. Untuk penetapan libur sekolah, pihaknya hanya memberlakukan saat pembukaan dan penutupan SEA Games. "Di luar itu, mereka masuk seperti biasa. Dalam keikutsertaan siswa di SEA Games ini, kita tidak mengikutkan siswa kelas 3 SMP dan SMA, karena mereka akan menghadapi ujian, kita tidak mau mengganggu mereka," tambahnya. (mg44)

SUMBER: Sumatera Ekspres, Rabu, 12 Oktober 2011