Ratusan Sopir-Kernet Terancam Nganggur

Jika Pemkot Stop Operasional Bus Kota



PALEMBANG --- Kebijakan pemerintah kota yang akan melarang seluruh bus kota operasional sebelum dan selama SEA Games XXVI berlangsung, mulai menuai kritik. Apalagi, keinginan penkot itu, bakal mengancam ratusan sopir dan kernet kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palembang, Endang Supriatini menegaskan, saat ini jumlah bus kota di Metropolis jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. "Sekarang tinggal sekitar 200 (unit, red) bus kota," ujar Endang kepada Sumatera Ekspres, kemarin. Itu artinya, kata Endang, ada sekitar 200 warga yang berkerja sebagai sopir bus kota.

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk kernet atau kondektur bus kota yang diperkirakan berjumlah 400 orang. Dua kali lipat lebih banyak dari jumlah sopir bus kota. Sedangkan secara keseluruhan, sopir bus dan angkutan kota (angkot) di Metropolis berjumlah sekitar seribu orang.

"Kalau kurang rasanya tidak, malah lebih (dari seribu orang, red)," cetusnya. Nah, sambung endang, apabila nanti pemerintah jadi melarang seluruh bus kota beroperasional, berarti sekitar 600 sopir dan kernet bus kota kehilangan mata pencaharian.

Memang, hal itu hanya berlaku sementara. Tapi, 26 hari adalah waktu yang lama. Apalagi para sopir dan kernet tadi menggantungkan kehidupan dari narik bus kota. "Nah, kalau dilarang bekerja, tentu mereka (sopir dan kernet,red) mau kasih makan apa buat keluarga? Apa bakal disubsidi (uang makan,red)," cetus Endang.

Lantas, bagaimana dengan nasib angkot (angkutan kota)? "Ini yang masih tandatanya. Apakah juga nantinya sekitar 350 angkot yang ada bakal dilarang beroperasional?" tutur Endang. Oleh karena itu, katanya, pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan tersebut.

Pendek kata, perlu ada solusi atau jalan keluar dari permasalah yang bisa timbul dari kebijakan tersebut. Tak hanya itu, sebelum kebijakan berjalan, terlebih dahulu diperlukan sosialisasi dan pembicaraan dengan pihak terkait termasuk organda.

"Kalau sampai sekarang kita (organda, red) belum mendapatkan pemberitahuan (tentang pelarangan operasioanal bus kota, red). Baru tahu kabar dari baca koran Sumatera Ekspres hari ini (kemarin, red). Jadi mugkin nanti ada pembicaraan lagi dengan pemkot," tukas Endang.

Seperti diwartakan, Wali Kota Palembang H Romi Herton menegaskan, ada rencana pemkot menyetop operasional seluruh bus kota sementara selama 26 hari. Tepatnya, 15 hari sebelum dan 11 hari saat pelaksanaan SEA Games.

TErkait rencana itu, pengamat transportasi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Erika Buchori punya pendapat sendiri. Katanya, dia sependapat dengan apa yang disampaikan Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT belum lama ini.

Menurutnya, sebelum kebijakan itu diterapkan perlu simulasi-simulasi. Tujuannya untuk mengetahui apa kebijakan itu tepat atau tidak. Di samping, mencari alternatif lain untuk pengaturan lalu lintas SEA Games.

"Tapi bisa tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan harus dikaji secara cermat, pakai data. Data yang diperoleh harus dilaporkan secara benar, jangan terkesan ABS (asal bapak senang, red)," cetusnya. Dikatakan, bagi para sopir bus kotayang kehilangan kerja sementara juga harus dicarikan solusi bagaimana cara memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Salah satu solusinya mungkin dengan memberikan subsidi uang makan sebagai uang transport selama para sopir tidak bekerja.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus benar-benar mengetahui berapa banyak jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa transportasi umum tersebut. Dari simulasi tadi diketahui berapa banyak jumlah penumpang yang terangkut dan tidak. "Bagi penumpang yang terangkut BRT, harus dipikirkan naik angkutan apa," tukasnya.

Terpisah, Pedi, sopir bus kota jurusan Plaju-Perumnas menolak rencana pemerintah yang akan melarang bus kota beroperasional. "Kalau tidak bekerja, kita mau makan apa?" katanya.

Sedangkan Ia mempunyai keluarga yang harus dihidupi, ia mengaku bisa mendapatkan gaji bersih sekitar Rp 150 ribu per hari saat penumpang sedang ramai. "Kalau sepi bisa kurang (dari Rp 150 ribu, red)," ujarnya. Maka itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana tersebut.

Hal senada dikatakan Ikbal, sopir bus kota jurusan Plaju-Terminal Alang-Alang Lebar (AAL). Ia mengaku tidak tahu harus bekerja apajika bus kota dilarang operasional. Apalagi, katanya, Ia harus menghidupi istri dan keempat anaknya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah.

"Jadi, kalau pun hanya distop sementara kita tidak mau. Kalau berenti kerja, kita mau makan apa, belum lagi untuk kebutuhan sekolah anak-anak." cetusnya yang mengaku memperoleh penghasilan bersih sekitar Rp 150-200 ribu per hari dari bekerja sebagai sopir bus kota. (mg13)

SUMBER: Sumatera Ekspres, Selasa, 11 Oktober 2011